Menyelesaikan Akar Masalah

Penulis : Dr. H. Bulkani, M.Pd*

Ada hal menarik dari kabinet yang telah dibentuk pak Jokowi, presiden kita yang fenomenal. Disebut menarik karena ternyata susunan kabinet itu tidak mampu memuaskan semua orang, dan itu wajar. Selain itu, nama-nama yang masuk juga banyak yang unpredictable, dan saya kira itu juga salah satu ciri khas pak Jokowi. Yang juga banyak mendapat sorotan adalah masuknya Susi Pudjiastuti sebagai menteri Kelautan dan Perikanan, karena banyak pihak yang meragukan kemampuannya.

Seolah menjawab tantangan dan ingin membuktikan kemampuannya, ibu Susi langsung membuat gebrakan, antara lain dengan menangkap kapal-kapal asing yang selama ini melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kapal-kapal asing tersebut ditembak, terbakar, kemudian ditenggelamkan. Kata ibu Susi, hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk memberantas  illegal fishing yang dilakukan kapal-kapal asing di perairan Indonesia, sehingga Indonesia dirugikan ratusan trilyun rupiah setiap tahunnya.

Meskipun ternyata upaya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan itu bukanlah hal baru, karena TNI AL sudah pernah menenggelamkan 4 kapal asing pada tahun 2003, dan menteri di jaman presiden SBY juga mengaku pernah melakukan hal yang sama, akan tetapi kelebihan ibu Susi adalah kemampuannya mengelola isu itu sehingga terpublikasi dengan baik, yang akhirnya  mampu mendongkrat citra beliau.

Pembakaran kapal asing memang masih menuai kontroversi. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pembakaran dan penenggelaman kapal asing itu bisa merusak hubungan Indonesia dengan negara lain. Sebagian pihak lagi menyayangkan penenggelaman itu, karena mungkin kapalnya masih bisa digunakan jika seandainya dihibahkan kepada nelayan kita.

Meskipun demikian,  penenggelaman kapal asing ternyata juga tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nelayan kita. Sebagian besar nelayan kita adalah nelayan tradisional, yang kehidupannya sangat tergantung pada cuaca. Mereka juga menggunakan kapal-kapal kecil dengan peralatan tangkap seadanya. Bahkan sebagian lagi hanya merupakan buruh nelayan, yang menangkap ikan di perairan laut menggunakan kapal milik pemodal besar. Artinya, pemberantasan illegal fishing, apapun bentuknya, termasuk dengan cara menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan, akan memiliki efek kecil bagi nelayan kita.

Apakah kemudian dengan memberantas illegal fishing, maka pendapatan nelayan kita meningkat ? Saya kira tidak. Apakah ada jaminan bahwa ikan-ikan yang selama ini ditangkap oleh kapal asing, yang katanya telah menyebabkan kerugian negara ratusan trilyun rupiah per tahun itu, kemudian berhasil ditangkap oleh nelayan kita, atau paling tidak meningkatkan peluang nelayan kita untuk menangkap lebih banyak ikan ? Saya kira juga tidak, karena tidak ada jaminan juga bahwa ikannya masih berada di perairan Indonesia, jangan-jangan ikannya sudah pindah atau lari ke perairan internasional ……

Masalah yang dihadapi nelayan kita adalah ketidakmampuan bersaing dengan kapal asing dan pemodal besar nasional. Hal ini terjadi karena lemahnya SDM yang mereka miliki, kurangnya modal, peralatan, dan teknologi.

Saat kapal asing sudah menggunakan teknologi berbasis sonar untuk menemukan lokasi gerombolan ikan, dengan menggunakan kapal-kapal besar dan peralatan tangkap memadai, sementara  nelayan kita masih mengandalkan pengalaman, perasaan, dan bermodal doa dari keluarga yang ditinggalkan di rumah.

Seharusnya, atau sebaiknya, penyelesaian masalah yang dihadapi nelayan kita, difokuskan pada peningkatan daya saing itu, dengan penambahan sarana, peningkatan penguasaan teknologi.

Selama ini, dan mungkin masih untuk waktu mendatang, bangsa kita menjadi terbiasa pada penyelesaian masalah secara parsial, bukan penyelesaian yang komprehensif. Bahkan cenderung terjebak pada kebijakan simbolistik, sehingga masalah yang dihadapi  hanya terselesaikan dalam tataran permukaan saja. Mestinya yang diselesaikan adalah akar masalahnya, bukan gejalanya.

(Penulis adalah Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya).