Connect with us

Kolom

Setiap Warga Negara Harus Mengerti Hukum (Catatan Diskusi Alumni Ponpes Darul Hijrah)

Hal terpenting yang harus diingat seseorang yang terjerat kasus hukum adalah bahwa dirinya berhak membela diri dan mendapatkan bantuan hukum.

Published

on

Oleh : Yunizar Ramadhani*

Sebagai negara penganut demokrasi, Indonesia adalah negara yang sejatinya menjamin kebebasan setiap warga negara. Namun agar kebebasan tersebut juga seiring dengan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakatnya, yang juga berarti menjaga kebebasan itu sendiri, diperlukan instrumen pengaturan yang bersifat legal, yakni dalam bentuk hukum.

Demikian kalimat pembuka Diskusi Dua Mingguan Edisi-9 yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pondok Darul Hijrah (IKPDH), Jumat 31 Januari lalu. Kegiatan diskusi yang mengambil tema “Sistem Peradilan dan Bantun Hukum di Indonesia” itu menghadirkan Ustadz Yusuf Ramadhan, SH, alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura Kalimantan Selatan yang saat ini berprofesi sebagai Pengacara di wilayah Kalimantan Selatan, selaku pemantik diskusi.

Poin utama yang disampaikan Ustadz Yusuf dalam diskusi yang diikuti oleh para alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura Kalimantan Selatan itu adalah bahwa setiap warga negara harus memahami hukum atau setidaknya sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Hal terpenting yang harus diingat seseorang yang terjerat kasus hukum adalah bahwa dirinya berhak membela diri dan mendapatkan bantuan hukum. Artinya, dalam menjalani proses peradilan ia berhak didampingi Pengacara. Semua itu merupakan implementasi dari azas praduga tak bersalah dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Ustadz Yusuf menguraikan tahapan-tahapan peradilan yang dilalui oleh seseorang yang terjerat kasus hukum, mulai dari saat penangkapan, interogasi, penahanan hingga menerima vonis Hakim di persidangan, serta bagaimana seseorang dapat dikenakan status sebagai tersangka, terdakwa hingga divonis bebas atau terpidana.

“Pengetahuan tentang proses peradilan ini penting agar masyarakat umum menyadari bahwa ia memiliki hak-hak dalam hukum positif kita. Kekurangan informasi mengenai hukum inilah, di satu sisi, yang kemudian seakan membuat hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya sekaligus menjawab pertanyaan peserta diskusi tentang analogi pisau itu yang telah menjadi pandangan umum masyarakat sampai hari ini.

Di sisi lain, hal itu mungkin disebabkan oleh komponen perundang-undangan itu sendiri, urai Ustadz Yusuf lagi. Sebagai contoh, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai Tindak Pidana Khusus yang berbeda dengan kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Umum.

“Penggolongan perundang-undangan ini juga penting untuk diketahui masyarakat umum bahwa proses peradilan bagi tindak korupsi, meski dosanya sungguh besar, berbeda dengan proses yang berlaku untuk kejahatan umum, sehingga tersangka korupsi dalam sistem hukum kita tidak bisa dengan serta-merta dan segera harus dihukum pancung,” jelasnya.

Diskusi yang dikemas dengan obrolan santai itu diakhiri dengan ajakan agar lulusan-lulusan pesantren tak hanya berprofesi dalam bidang keagamaan tapi juga dalam bidang hukum. Menurut Ustadz Yusuf, kultur dan kegiatan-kegiatan di pesantren sebenarnya memberi modal mental dan keahlian bagi santri-santrinya untuk menggeluti bidang hukum.

“Proses penegakan disiplin belajar dan berasrama di pesantren telah memberi pengalaman berharga bagi santri-santri tentang bagaimana peradilan berjalan, apalagi santri senior di Pondok Pesantren Darul Hijrah ditugasi membina adik-adiknya dengan mengelola Organisasi Santri Darul Hijrah (OSDA) yang salah satu fasilitas penegakan disiplinnya melalui sistem mahkamah.”

“Hal itu ditambah lagi dengan adanya kegiatan muhadharah atau latihan berpidato dengan tiga bahasa (Arab, Inggris, Indonesia) di pesantren. Keahlian berbicara, menyampaikan argumen dan beretorika adalah modal terpenting yang harus dimiliki seorang pengacara. Itulah yang saya rasakan selama ini.” tegas Ustadz Yusuf.

*Penulis adalah Alumni Jurusan Akidah-Filsafat IAIN Antasari Banjarmasin, Guru Ponpes Darul Hijrah Putri Martapura

BETANGVOICE.ID hadir sebagai wadah literasi millenial dengan berita dan informasi yang berbeda. Kami berupaya menjawab segala literasi masyarakat. BETANGVOICE.ID diterbitkan oleh PT. Media Opini Kalteng.

Advertisement

Trending