Connect with us

News

Besok Masih Belum Diperbolehkan Shalat Jum’at di Masjid, Ini Penjelasan Walikota Palangka Raya

Tetap dihimbau melaksanakan shalat di rumah masing-masing. Pemberlakuan new normal sesuai dari pusat yaitu tanggal 2 Juni 2020.

Published

on

Palangka Raya, BETANGVOICE.ID – Beredarnya info berantai terkait diperbolehkannya shalat Jum’at di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan, mulai besok Jum’at (29/05) di Kota Palangka Raya ternyata merupakan informasi yang masih simpang siur.

Dikatakan dalam informasi tersebut bersumber pada hasil musyawarah bersama MUI Kota Palangka Raya, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Palangka Raya, PC NU Kota Palangka Raya, PD Muhammadiyah Kota Palangka Raya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, pada Kamis (28/05), di Aula Kantor Kemenag Kota Palangka Raya.

Walikota Palangka Raya Fairid Naparin memberikan klarifikasi atas informasi tersebut. Menurutnya saat ini masih belum boleh melakukan shalat Jum’at di masjid, tetap dihimbau melaksanakan shalat di rumah masing-masing. Pemberlakuan new normal sesuai dari pusat yaitu tanggal 2 Juni 2020.

“Saya tadi koordinasi dengan Pak Kapolres untuk shalat Jum’at di masjid dilaksanakan di atas tanggal 2 Juni 2020”, ujar Fairid kepada redaksi Betang Voice saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (28/05).

“Sementara saya koordinasi dengan FKPD meminta semua sabar sampai bulan Juni, kita mengikuti fase PSKH, dan new normal mengikuti arahan dari pusat. Benar saja ada anjuran surat masuk, dan dirapatkan, selanjutnya diteruskan ke kami selaku Walikota, kemudian bersama dengan FKPD akan dibahas dan diputuskan. Sampai saat ini belum sampai ke kami dan belum diputuskan”, jelas Fairid lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng Dr. H. Bulkani, M.Pd saat dihubungi terkait beredarnya kabar MUI Kota bolehkan shalat Jum’at. Ia menyarakan masyarakat tabayyun terlebih dahulu.

“Saya kira kita perlu tabayyun. Kita tunggu surat resminya”, jelas Bulkani.

Menurutnya, sikap MUI Provinsi Kalteng sendiri masih sama dan sejalan dengan sikap MUI Pusat yang dituangkan dalam fatwa nomor 14/2020.

“Kita menyerahkan kepada pimpinan MUI Kabupaten/ Kota untuk memutuskan apakah kriteria daerahnya termasuk daerah terkendali atau tidak, berdasarkan hasil koordinasi atau keputusan bersama dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing dan pihak berwenang serta kompeten tentang hal itu”, jelasnya. (dyn)

BETANGVOICE.ID hadir sebagai wadah literasi millenial dengan berita dan informasi yang berbeda. Kami berupaya menjawab segala literasi masyarakat. BETANGVOICE.ID diterbitkan oleh PT. Media Opini Kalteng.

Advertisement

Trending